Presiden Indonesia SBY Tak Pantas Dapat Penghargaan AFC, Ini Protesnya

JAKARTA--Dukungan protes agar presiden SBY tidak menerima penghargaan dari Appeal of Conscience Foundation (AFC) terus bergulir. Kini, ketua umum Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Indonesia, Sutiyoso, juga mengatakan ketidaksetujuannya. "Ngggak usah tanyalah. Masih banyak gereja di bakar, masih banyak mesjid Ahmadiyah dibakar. Artinya itu belum terbayar," ujar Bang Yos, sapaan akrabnya, di Gereja St. Anna, kepada Tribunnews, Jakarta, Sabtu (18/5/2013). 

Menurut Bang Yos, AFC perlu merumuskan kembali apakah Indonesia sudah benar mendapatkan keadilan dalam beribadah. Jika memang belum, penghargaan itu tidak pantas diberikan. "Menurut saya memang perlu dirumuskan kembali apakah memang di Indonesia ini sudah benar atau sudah mendapatkan keadilan beribadah oleh masyarakat. Itu kan perlu kita renungkan kembali. Kalau memang sudah ya pantas anugerah itu, kalau belum ya belum pantas," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta dua periode itu.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Beragama menilai Presiden SBY tidak pantas Menerima penghargaan sebagai penegak hak asasi manusia (HAM) atau World Statement Award dari Appeal of Conscience Foundation (AFC). “ACF harus mencabut penghargaan world statement award, karena selama SBY berkuasa, banyak terjadi pelanggaran HAM, sehingga SBY tidak pantas menerimanya,” tegas Ketua Setara Institute, Hendardi, Kamis, di Jakarta. Menurut Hendardi, sejak 2007 sampai 2012 terjadi kenaikan eskalasi kejahatan HAM. Catatannya, ada 135 kasus kekerasan dengan 185 tindak kekerasan. Melonjak menjadi 264 kasus dan 371 tindak kekerasan. Apakah AFC itu buta dengan kenyataan ini? Penghargaan ini, sangat menyakiti korban kekerasan HAM di Indonesia. Termasuk kami,” tegasnya.

Seperti dilansir (http://www.suarakarya-online.com), kata pengamat politik dari Universitas Indonesia Iberamsjah kepada Suara Karya di Jakarta, Senin (20/5). Iberamsjah curiga penghargaan yang diberikan kepada SBY itu tidak tulus namun punya motivasi tertentu. Ia melihat pemberi penghargaan itu hanya berniat mengambil hati SBY sebagai presiden agar mereka bisa menanamkan investasi di Indonesia. "Saya tahu di luar negeri itu banyak LSM yang memberi penghargaan kepada kepala negara tertentu tapi niatnya untuk mencari simpati," katanya.

Sekretaris Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan (HAK) Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Benny Susetyo Pr meminta SBY sebaiknya mempertimbangkan pemberian penghargaan itu. Dia mengatakan, seandainya SBY akhirnya menerima penghargaan tersebut, hal itu harus dijadikan momentum bagi pemerintah untuk lebih serius lagi dalam menangani berbagai kasus intoleransi dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Tanah Air. "Kalau itu diterima tanpa dibarengi dengan perbaikan penanganan kasus kekerasan, maka itu hanya jadi `cibiran` masyarakat internasional bagi Indonesia," lanjutnya. 

Sebelumnya, pengajar STF Driyarkara Franz Magnis Suseno, SJ telah menyampaikan surat protes atas rencana pemberian penghargaan kepada Presiden SBY. "(Penghargaan) Itu dapat mendiskreditkan klaim ACF sendiri, sebagai institusi yang bertujuan untuk moralitas," kata Romo Franz dalam surat terbuka itu. Ia juga menjelaskan konflik kebebasan berkeyakinan di Indonesia, seperti yang dialami warga Ahmadiyah dan Syiah, menunjukkan pemerintah tidak melakukan upaya perlindungan terhadap para korban. Sementara itu, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha meminta semua pihak tidak menafsirkan keliru mengenai rencana pemberian penghargaan tersebut. "Bila kemudian itu award dari ACF dipersoalkan oleh seseorang atau sekelompok orang di dalam negeri, tentu kami mendengarkan itu dalam konteks kebebasan berbicara dan berpendapat," katanya.

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan mengatakan Presiden SBY harus mendengar dan tidak perlu bersikap defensif, terhadap kritik soal penghargaan itu.  Menurut Bara, kenyataannya intoleransi dan kekerasan terhadap berbagai kelompok mengalami peningkatan intensif selama pemerintahan SBY. "Jadi anugerah the World Statesman Award ini harus dimaknai sebagai tanggung jawab untuk menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan langsung soal intoleransi dan kekerasan agama. Dan tentu harus diperkuat dengan aksi nyata dalam memberikan proteksi terhadap hak-hak dan kehidupan setiap golongan," kata Bara.

Sumber: http://www.harianterbit.com, http://www.waspada.co.id, 
http://www.tribunnews.com, http://platmerahonline.com/