Dewan Adat Papua Balim: Kasus Pirime Kepentingan Elit Birokrasi

Ilustrasi@

Ketua Dewan Adat Papua Balim (DAPB), Lemok Mabel menilai perlawanan fisik dan simbol elit birokrasi mengatasnamakan Organisasi Papua Merdeka(OPM)  menjelang hari-hari bersejarah dan keagamaan selalu ada di Papua setiap tahun. Perlawanan simbol dengan pengibaran bendera Bintang Fajar di sudut-sudut kota,  penyerangan pos TNI/Polri  atau penyerangan warga mulai terjadi tahun ini.

Perlawanan itu, menurut Lemok, bernuansa politis birokrasi pemerintah.

 “Berdasarkan kebiasan, menjelang hari-hari bersejarah dan hari-hari gerejani Papua terus terjadi aksi-aksi yang bermuatan politik  oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab demi kepentingan para elit di birokrasi dan kelompok yang tidak suka Papua damai,”

kata lemok lewat releasenya kepada www.tabloidjubi.com, Kamis (29/11). Kelompok yang tidak suka Papua damai itu, menurut Lemok, sudah mulai melakukan aksi penyerangan pos polisi dan anggota Polisi diPirime.

 Sekitar 50 orang dari kelompok bersenjata melakukan penembakan dan pembakaran terhadap Markas Polsek Pirime, Kabupaten Lany Jaya, Papua, Selasa (27/11/2012). Tiga orang polisi tewas, termasuk Kapolsek Iptu Rofli Takubesi. Sementara dua anggotanya yang tewas ialah Briptu Daniel Makuker dan Briptu Jefri Rumkorem.

 Maka itu, DAP Balim menghibau. Pertama, kejadian di Pirime diselesaikan  dengan baik melalui aparat yang berwenang sesuai pendekatan hukum yang baik.

Kedua, Pada satu Desember, DAP BAlim menghimbau masyarakat tidak mengibarkan  bendera Bintang Fajar. Ketiga, masyarakat dihimbau jaga di setiap sudut kota dan yang mengibarkan bendera ditangkap dan diserahkan  ke pihak berwenang. (Jubi/Mawe)

Sumber: Jubi