Perjuangan Papua Bukan Teroris, Makar (Prease Lease)

Ilustrasi@ Facebook.com/Ansel

Oleh; Gunawan inggeruhi

 Idiologi perjuangan rakyat papua barat dalam membebaskan diri dari cengkraman kolonialisme  Indonesia, adalah sebuah cita – cita luhur yang tidak bisa di nodai dengan tindakan – tindakan yang menyusahkan orang lain apalagi merenggut nyawa sesama manusia.

Adalah sebuah kekeliruan dalam tunduhan – tuduhan penyimpanan senjata, maupun bom di tempat – tempat dimana parah aktifis papua berada, atau secretariat organisasi perjuangan papua merdeka. Hal tersebut adalah sebuah pengalihan isu untuk menutupi sorotan dunia internasional akan keberadaan densus 88 anti teror di papua. Yang mana keberadaan mereka terindikasi  turut dalam pembunuhan  Mako Tabuni, Kelly kwalik, dan masih banyak lagi hal – hal tidak terpuji yang mereka lakukan diluar tufoksi mereka.

Berbicara soal bom molotof ( atau lazim di papua dengan nama dopis ) di papua adalah bukan hal baru bagi orang papua, suda menjadi rahasia umum bahwa bom/ dopis sering dipakai dipapua unutk membunuh ikan dilaut bagi para nelayan. Namun hingga kini belum terjadi seorang manusia Papua menggunakan bom untuk membom gereja, mesjid, hotel, atau merusak atau membunuh atas kepentingan idiologi Papua merdeka.

Sebagai aktifis Papua merdeka saya merasa semua pejuang papua baik tokoh – tokoh politik, pemuda, perempuan, tidak menginginkan kekerasan dalam menyelesaikan masalah papua. Masalah papua adalah persoalan sejarah yang ada keterkaitannya dengan amerika, belanda, PBB bahkan Indonesia. Sehingga hal bodoh bagi aktifis papua menggunakan bom untuk menyelesaikan masalah papua. Hal yang sedang didorong oleh semua pejuang papua adalah bagaimana Indonesia dan dunia internasional membuka diri untuk memilih beberapa pilihan atau tuntutan solusi rakyat papua untuk menyelesaikan masalah papua yaitu misalnya; reverendum ulang, dialog, pengakuan kedaulatan, mendorong papua dalam komisi dekolonisasi, menggugat pepera di mahkama internasional. Dan hal – hal tersebut yang disebutkan diatas sudah dan sedang di dorong baik di tingkat region maupun internasional.

Menaggapi isu ini saya melihat bahwa hal ini adalah pengalihan isu atas beberapa Negara mempertanyakan keberadaan densus 88 anti terror di papua sehingga isu tersebut dapat melegimasi keberadaan pasukan densus 88 anti teror untuk tetap berada di papua.

Dalam kesempatan ini menanggapi situasi konflik panjang di papua rasa tidak aman bagi para aktifis pejuang papua maka kami meminta;

1. Adanya interfensi internasional berupa, media – media internasional, para NGO internasional, pasukan keamanan PBB untuk            berada di papua karena Indonesia gagal dalam menjamin hak hidup masyarakat pribumi papua.
2. Menarik pasukan non organic dalam betuk apapun dari tanah papua
3. Kurangi pos – pos militer  di seluruh tanah papua
4. Meminta amerika, autralia, inggris, selandia baru, Vanuatu dan Negara – Negara lain untuk memeberikan suaka politik bagi aktifis papua yang tidak merasa aman atas perjuangannya diatas tanah leluhurnya
5. Menghentikan proses genocida yang secara sistematis dan kontinyu sedang berlangsung di papua barat.

Demikian prease lease ini dikeluarkan untuk diketahui dan mendapat perhatian dari semua kalangan pemerhati massalah di bumi Papua Barat mengakibatkan terjadinya pelnggaran HAM.

Nabire 31 oktober 2012

   Akifis Papua

Gunawan inggeruhi