Penjelasan singkat:
1. Perlu kita semua memahami latarbelakang kehidupan OAP di dalam NKRI bahwa masalah keadilan dan kesejahteraan di papua dalam rangka NKRI tidak perlu diperdebatkan dimeja publik pasalnya masa untuk itu telah dilupakan pemerintah pusat kecuali daerah2 lain di NKRI.
2. Oleh karena itu, bilaman perlu diselenggarakan dialog Papua -Jakarta maka Agenda dialognya adalah Persiapan kebebasan dai NKRI.
3. Manakal,penjelasan poin kedua tersebut di atas ini tidak dipikirkan ersama( papua dan jakarta) maka masalah di papua hingga kapan pun tidakan dituntaskan oleh mediasi siapapun juga.
4. Pembangunan di papua dilupakan pemerintah pusat pada waktu itu, sebagai bukti dari itu diantaranya: 1. Masa kepresidenan Soeharto, dalam hal pembangunan di seluruh indonesia, daerah papua adalah darah yang buta mata oleh pemerintah pusat sehingga pembangunannya tidak ada dinikmati OAP pada saat itu, sebagai sumber penghambatan pembangunan di papua dan pula sumber bibit perkonflikkan antara OAP dengan pemerintah pusat. 2. Untuk mengintegraskan kehidupan NKRI, maka pemerintah pusat mengelenggrakan dialog dengan darah yang sedang berkonflik yaitu Papua dan Aceh, tetapi daerah papuanya ditiadakan, sebagai sumber penghambatan pemangunan di papua dan sumber bibit perkonflikkan antara AOP dengan pemerintah pusat. 3. Baru keluarnya UU nO 21 Tahun 2001 tentang OTSUS Papua sebagai sumber penguatan penghambatan pembangunan dan pula sumber perkonflikkan serta memunculkan elit2 politik daerah papua yang serakah uag pembangunan rakyat dan pembunuh pembangunan pula. 5. UP4B itu pun makna dari itu ternyata bukan pembangunan internal/ yang esensialnya, tetapi pembangunan ekternal yang tentunya menguatkan konfil di papua.
Ibaratnya atas ilustrasi tersebut di atas, orang tua mengajak akanya untuk bekerja dikebung sekalis menanam biji jagung tanpa memberi pemahaman: cara, alat kerja, waktu, dan modalnya untuk bekerja dengan muda, sehingga anaknya bekerja dengan kasar, akibatya biji jangung tumbuh dengan tidak subur ada yg mati karena tidak disesuikan dengan keadaannya.
Jadi, dengan mempelajarinya latarbelakan sumber penghambat dan konflik pembangunan di papua, maka kelanjutan dari upaya2 pembangunan dan pengamanan di papua yakni DIALOG JAKARTAPAPUA adalah seharusnya bukan berbicara tentang keadialan dan kesejahterahan, tetapi masalah persiapan dan kesiapan kebebasan bangsa papua dari NKRI.
Akhir bahasanya adalah sekali lagi masalah keadilan dan kesjahterahan serta engamanan kehidupan orang papua di dalam rangka NKRI-nya telah terlambat, maka masalah itu dalam waktu selanjutnya tidak perlu menjadi wacana di publik antara OAP dan pemerintah pusat, jika perlu, berarti yang menjadi agenda adlah masalah kebebasan papua dr NKRI. ( Pap Degei)
0 SILAKAN BERKOMENTAR :
silakan komentar anda!