AKSI MIMBAR BEBAS SUP YOGYA (FOTO:UP)YOGYAKARTA
(UMAGI)-- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Untuk
Papua (SUP), menggelar aksi mimbar bebas, Tuntut Negara dalam Hal
(Indonesia) Harus segarah Menarik Pasukan Militer dari Tanah Papua,
karena Militer (Tni-Polri) Melakukan penembakan pelanggaran Ham
berlebihan di Papua sejak dua bulan terakhir (Mei-Juni 2012). pada
Sabtu (16/6) 19:00Wib malam ini, Aksi Mimbar Bebas depan Titik Nol
Kilo Meter Kantor Pos Pusat Yogyakarta Malioboro, terkait berbagai
kasus penembakan Pelangaran Ham dan Membuka Ruang Demokrasi bagi
rakyat Papua di tanah Papua.
Aksi
Mimbar bebas kali ini, diisi dengan kegiatan orasi-orasi Politik dari
setiap Organisasi Politik dan Pro demokrasi, lanjut pembacaan Puisi,
Menyanyi lagu daerah Papua menghening sambil Menyalakan seribu lilin
guna ikut berduka cita sedalam-dalamnya sebagai keluarga besar Korban
penembakan selama ini di Papua, kemudian Yospan bersama, dan tangan
tangan dukungan untuk “Tarik Militer dari tanah Papua”
Sup Mengutuk Keras terhadap tindakan brutal oleh oknum Militer (Tni-Polri) dimana Aparat Penegak Hukum Melakukan
Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi sejak tahun 1961
hingga saat ini tidak pernah diselesaikan secara hukum yang berlaku
di republic Indonesia. Maka, militer Indonesia harus segara ditarik
dari tanah Papua dan buka ruang demokrasi Seluas-lausnya bagi rakyat
Papua,”
SUP Juga Menilai Kerja-kerja Media Masa di Papua,
Pemberitaan yang selama ini dipublikasikan dinilai tidak benar. SUP,
juga memandang bahwa selama ini aparat kepolisian yaitu Polda Papua
justru mengkambing hitamkan persoalan dengan isu yang belum tentu
benar. Oleh karena itu solidaritas untuk Papua meminta kepada Polda
Papua untuk melakukan uji balistik untuk membuktikan siapa sebenarnya
yang bersalah dan harus bertanggung jawab atas semua peristiwa yang
terjadi belakangan di Papua ini.
Leczhy Degei Kordinator Umum Solidaritas Untuk Papua
menambahkan, tercatat berbagai kasus kekerasan yang menelan korban
jiwa dan luka-luka justru dilakukan oleh Tni dan aparat kepolisian.
Dengan melihat rentetan peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh
aparat militer Indonesia terhadap rakyat Papua tersebut, maka
solidaritas untuk Papua juga menuntut rezim SBY Budiono untuk segera
menarik militer dari seluruh tanah Papua dan usut tuntas kasus-kasus
pelanggaran HAM di Papua.
Tambah lagi, Militer Indonesia telah gagal menjalankan tugas negara di Papua, tindakan aparat penegak hukum sangat-sangat berlebihan. “SBY hanya melindungi kapitalis investasi asing dan Antek-antek rezim (SBY-Boediono) dengan kekuatan Militer, dari pada melindungi rakyat Papua,” ujar Leksi.
Maka itu, Sup meminta agar militer ditarik dari tanah Papua, dan pelanggaran HAM harus diusut tuntas, pasalnya, keberadaan militer di tanah Papua terbukti menciptakan situasi Papua yang tidak kondusif. Adapaun pernyataan sikap SUP yang dibacakan oleh Leksi Degei,
Pertama, buka ruang demokrasi untuk rakyat
Papua. Kedua, tarik militer (TNI-POLRI) organik maupun non-organik
dari seluruh tanah Papua. Ketiga, copot Kapolda Papua dan
Pangdam XVII/Cenderawasih; Dan Keempat, Polda Papua segera
melakukan uji balistik untuk membuktikan pelaku penembakan di tanah
Papua.
Selanjutnya, tutup dengan doa, akhiri dengan Aman,
SUP bersama masyarakat Papua yang berada di Jogkarta rencana akan
melakukan aksi lanjutan pada Hari senin (18/06/2012) dengan masa yang
jumlah banyak. (Andy Ogobay)
foto-foto:
0 SILAKAN BERKOMENTAR :
silakan komentar anda!