Komnas HAM Catat 22 Kasus Kekerasan di Papua

JAKARTA (UMAGI)- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat sepanjang Tahun 2012 ini sebanyak 22 kasus kekerasan dan penembakan telah terjadi di Papua yang telah memakan korban jiwa. "Pemerintah harus serius menyelesaikan permasalahan kekerasan dan penembakan di Papua untuk memberikan rasa aman bagi warga. Banyaknya kasus membuat kinerja dan profesionalisme aparat keamanan juga dipertanyakan," kata Komisioner Komnas HAM, Ridha Saleh di Jakarta, Jumat. Tanpa adanya rasa aman, kata dia, tidak mungkin melakukan pembangunan di Papua. Oleh karena itu, Komnas HAM meminta pemerintah menunjukkan keseriusannya untuk segera melakukan dialog melibatkan semua pihak baik di Papua dan pusat. "Pemerintah betul-betul harus hadir untuk memberikan rasa aman, baru masuk ke agenda-agenda perubahan di Papua. Jika pemerintah tidak mampu melindungi atau menjaga aman, tidak akan mungkin melakukan pembangunan di Papua," ucapnya. Ia pun menyesalkan adanya peristiwa kekerasan dan penembakan yang terjadi di Bumi Cenderawasih itu, dan menganggap aparat keamanan tidak mampu bekerja secara profesional. Oleh karena itu, Komnas HAM mendesak aparat untuk mengusut tuntas kasus-kasus penembakan yang terjadi di tanah Papua."Pemerintah juga harus segera menarik pasukan di titik-titik tertentu, dan hentikan stigmasisasi terhadap warga Papua dengan mengkambinghitamkan gerakan-gerakan tertentu seperti OPM," tuturnya. Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim menambahkan, desakan agar Polri mengusut tuntas sejumlah kasus kekerasan karena selama ini kasus penembakan di Papua, tidak pernah terungkap siapa pelaku penembakannya. "Selama ini pelaku penembakan selalu diasosiasikan dengan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM)," tukasnya. Mengenai kebijakan pemerintah, lanjut Ifdhal, jangan sampai ada kebijakan yang menimbulkan interpretasi yang berbeda dengan warga dan diharapkan presiden mengeluarkan kebijakan yang komprehensif. "Tapi kami melihat lebih tinggi pendekatan keamanannya, sehingga menimbulkan kekerasan di Papua. Akibatnya, pendekatan ini akan membuat warga Papua termarginalisasi dan akan melakukan perlawanan," tuturnya. Belum Ada Indikasi Polri hingga saat ini belum menemukan adanya indikasi anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pernah mengikuti pelatihan di salah satu korps di Tentara Nasional Indonesia (TNI). "Belum ada indikasi kuat ke arah itu masih dilakukan pemeriksaan barang bukti," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri, Irjen Pol Saud Usman Nasution di Jakarta, Jumat. Meskipun saat pengerebekan di rumah susun sewa sederhana (rusunawa) Waena, Kamis [14/6] yang ditemukan puluhan pasang baju loreng, baret dan sepatu laras."Kita sudah memeriksa 15 orang saksi dan tiga orang telah dilakukan penahanan," kata Saud. Pengerebekan rusunawa di Waena dilakukan pasca tertembaknya salah satu coordinator Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Mako Tabuni dan kerusuhan di Abepura. Dimana rusunawa Waena ditenggarai tempat persembunyian Mako Tabuni."Dari hasil pengeledahan pada beberapa kamar disita juga satu pucuk senjata laras panjang, bendera Bintang Kejora, bom molotov, 11 unit parang, tiga buah petasan ukuran tiga meter, puluhan anak panah, empat buah ketapel, satu borgol, tiga tas ransel, tiga laptop dan puluhan dokumen Papua Merdeka," kata Saud. Petugas dari Polres dan Polda mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan razia serta memberikan pengarahan kepada masyarakat agar masyarakat mengerti bahwa kegiatan yang terjadi adalah penegakan hukum."Terutama untuk mengungkap kasus-kasus dan sangat berkepentingan untuk menangkap hidup-hidup pelaku, mengurai apa motifnya dan otak intelektualnya biar bisa diproses hukum," kata Saud.[bel/ant] SUMBER:PAPUAPOS.COM