JAYAPURA(UMAGI)-- Penjabat gubernur Papua didesak untuk angkat
kaki dari Papua jika tidak mampu menyelesaikan masalah di Papua.
Kaleb Woisiri,
Juru Bicara Forum Mahasiswa Peduli Konstitusi Di Tanah Papua, dari BEM Uncen,
yang melakukan aksi di Abepura,
Kota Jayapura, Papua, Senin (7/7) siang mendesak
penjabat Gubernur Papua untuk segera
menyelesaikan masalah Pilkada Papua.
“Kami minta gubernur angkat kaki dari Papua dan
Presiden menghentikan Mendagri karena tidak mampu menyelesaikan persoalan ini,”
kata Kaleb di Abepura, Senin siang.
Desakan ini
sebagai keprihatinan mahasiswa atas kekosongan ‘tahta’ di provinsi Papua. Lagipula,
tarik ulur Pemilukada di provinsi paling Timur
Indonesia ini, menurut Kaleb, rentan dengan konflik kepentingan. Hampir
memasuki tahun kedua, Provinsi Papua tidak memiliki gubernur defenitif.
Sebagai bagian
dari keprihatinan itu, mereka juga mendesak DPR Papua untuk menjalankan fungsinya
dengan baik.
Sebagai
perwakilan rakyat, paling tidak,
DPR Papua harus menjalankan fungsinya sebagai lembaga kontrol dan melakukan fungsi
legislasi. DPR Papua diminta membuat Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang mengatur tentang batas maksimal kandidat gubernur yang maju dalam Pilkada, serta syarat Orang Asli Papua (OAP) untuk menghindari
konflik di Bumi Cenderawasih.
“Kita mendesak
DPRP untuk hentikan tahapan-tahapan Pemilihan Umum. DPRP tidak punya wewenang,
itu wewenang KPU,” lanjut Kaleb.
Menurut Kaleb,
dalam Perdasus mestinya Majelis Rakyat Papua (MRP) menjalankan tugas yang efektif untuk menyeleksi OAP yang akan maju untuk menjadi gubernur atau wakilnya. (Jubi/Timo Marten)
SUMBER:
TABLOIDJUBI
0 SILAKAN BERKOMENTAR :
silakan komentar anda!