Akibat Partai politik Indonesia adu domba terhadap rakyat West Papua, konflik partai demokrat dgn golkar dikab. Tolikara bberapa bulan yg lalu. Rakyat yg tdk tau apa2 menjadi korban politik penjajah kolonialisme NKRI di papua.
Dua Satuan Setingkat Kompi (SSK) pasukan TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara, yang menurut jadwal sebelumnya berlangsung pada Februari lalu.
Kapolda Papua Irjen Pol Bigman L Tobing mengungkapkan, pengerahan dua SSK personil gabungan TNI Polri sesuai permintaan pemerintah daerah. "Kekuatan satu SSK Polisi dan satu SSK TNI untuk mengamankan jalan pemungutan dan penghitungan suara, sesuai permintaan Pemda," kata dia saat ditemui, Selasa 10 April 2012.Ia berharap, situasi Tolikara tetap kondusif saat pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan. "Mudah-mudahan Pilkada Tolikara dapat berjalan lancar dan aman," ujar Bigman.
Menurutnya, ada 11 Pilkada di Provinsi Papua yang akan berlangsung delapan bulan ke depan. "Kami tentu repot dan benar-benar menguras tenaga serta pikiran dalam delapan bulan ke depan untuk mengamankan jalannya Pilkada, dan semoga semua bisa berjalan dengan baik," tuturnya.
Sementara itu, salah satu distrik di Tolikara menolak menerima logistik Pilkada, yakni Distrik Kubu, karena belum ada persiapan dari masyarakat. "Masyarakat Distrik Kubu secara tegas menolak logistik Pemilu, sekaligus menyerahkan pernyataan sikap kepada KPUD Tolikara," ujar Abini Kogoya Kepala Distrik Kubu, melalui pesan singkatnya.
Sementara itu, salah satu distrik di Tolikara menolak menerima logistik Pilkada, yakni Distrik Kubu, karena belum ada persiapan dari masyarakat. "Masyarakat Distrik Kubu secara tegas menolak logistik Pemilu, sekaligus menyerahkan pernyataan sikap kepada KPUD Tolikara," ujar Abini Kogoya Kepala Distrik Kubu, melalui pesan singkatnya.
Masih Mengungsi
Penolakan itu, lanjut dia, karena masyarakat sebagian besar masih mengungsi ke Mamberamo Tengah serta masih berduka pasca bentrok. "Warga masih mengungsi dan trauma, selain itu Panwaslu Tolikara juga belum ada," ujarnya.
Abini menuturkan, dirinya langsung menolak logistik Pilkada yang diusung petugas pengamanan pendistribusian logistik, Brigadir Yonas Duwiri. "Saya langsung sampaikan penolakan kepada Polisi yang melakukan pengamanan logistik, sekaligus menyerahkan surat keberatan ke KPUD Tolikara," tuturnya.
Adapaun isi pernyataan yang disampaikan kepada KPUD,
a. Kami masyarakat 27 Kampung di distrik Kubu menolak logistik Pemilu, karena kami belum ada persiapan untuk melaksanakan Pemilukada.
b. Kami menolak Pemilukada, karena masih dlm suasana duka oleh karena terjadi korban dalam bentrok.
c. Kami menolak kren masyarakat pemilih masih mengungsi di Kab. Tetangga (kab. Jayawijaya, Lany Jaya, Mamberamo Tengah dan sekitarnya).
d. Kami menolak karena belum ada Panwaslu Kab di Kab. Tolikara dan masih berada di jakarta.
Adapaun isi pernyataan yang disampaikan kepada KPUD,
a. Kami masyarakat 27 Kampung di distrik Kubu menolak logistik Pemilu, karena kami belum ada persiapan untuk melaksanakan Pemilukada.
b. Kami menolak Pemilukada, karena masih dlm suasana duka oleh karena terjadi korban dalam bentrok.
c. Kami menolak kren masyarakat pemilih masih mengungsi di Kab. Tetangga (kab. Jayawijaya, Lany Jaya, Mamberamo Tengah dan sekitarnya).
d. Kami menolak karena belum ada Panwaslu Kab di Kab. Tolikara dan masih berada di jakarta.
e. Kami menolak krn KPUD bertindak atas kebijakan sendri, tidak sesuai peraturan perundangan yg berlaku.
(ren)
SUMBER: VIVANews.
.jpg){kind=link}
0 SILAKAN BERKOMENTAR :
silakan komentar anda!