Dpr Papua harus belajar dari Rhamdani : Manusiawi Tuntutan Referendum Rakyat Papua

“Kalau Negara tidak Ikhlas Menerima Rakyat Papua sebagai Warga Negaranya, Maka Berikan Referendum Itu kepada Rakyat Papua”

Benny Rhamdani di hadapan mahasiswa dan masyarakat Papua (foto beritamanado)

MANADO – Berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negeri Papua diduga dilakukan aparat TNI dan kepolisian. Buntutnya, masyarakat Papua menuntut dilakukan referendum ulang untuk menentukan nasib mereka sendiri. Terakhir, dua hari lalu ratusan mahasiswa dan masyarakat Papua melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Sulut mendesak pemerintah pusat menutup pengoperasian perusahaan pertambangan PT Freeport, serta penuntasan berbagai kasus pelanggaran HAM.

Hal ini mendapat tanggapan serius anggota deprov Benny Rhamdani. Menurutnya, tuntutan masyarakat Papua tersebut adalah wajar dan sangat manusiawi, karena selama ini negeri Cendrawasih ini seperti terpinggirkan, serta eksplorasi kekayaan alam belum memberikan kesejahteraan bagi rakyat Papua.

“Kalau negara tidak ikhlas menerima rakyat Papua sebagai warga negaranya, kalau negara tidak sungguh-sungguh melayani rakyat Papua sebagai bagian negaranya, maka berikan referendum itu kepada rakyat Papua dan biarkan rakyat Papua memilih hasrat politiknya dengan caranya sendiri,” tukas Rhamdani.

Rhamdani menguraikan sejarah pengoperasian PT Freeport dari Amerika Serikat dimulai sejak tahun 1967 dengan kontrak karya 75 tahun. “Hingga saat ini mereka (PT Freeport) telah 44 tahun beroperasi, berarti masih ada 31 tahun  lagi Freeport akan mengeruk kekayaan alam milik rakyat Papua. Sejauh ini yang diuntungkan hanya Amerika dan pemerintah Jakarta, sementara rakyat Papua masih menderita,” tambahnya.

Referendum juga menurut legislator vokal ini bukanlah hal yang tabu karena sebelumnya pernah dilakukan oleh Presiden B.J Habibie. “Jika referendum dianggap melanggar hukum, maka tangkap dulu Presiden Habibie yang memberikan referendum kepada rakyat Timor Timur,” tukasnya lagi.

Baginya tidak ada jalan lain bagi pemerintahan SBY-Boediono untuk memberikan perhatian serius bagi kesejahteraan rakyat Papua yang hingga kini masih terabaikan, bahkan pelanggaran HAM berupa penembakan serta pembunuhan masih sering terjadi. “Kesejahteraan rakyat Papua adalah harga mati jika kita  tidak ingin kehilangan mereka. Kebijakan politik dan ekonomi nasional harus bisa menjamin kesejahteraan serta keamanan di negeri Cendrawasih ini,” pungkas Rhamdani. (jry)