KEEROM (UMAGI)- Kemampuan Negara menghadirkan petugas pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan di pedalaman Keerom sangat berbanding terbalik dengan konsistensinya menghadirkan pihak keamanan. Semakin memasuki wilayah pedalaman semakin mudah pula melihat kehadiran aparat keamanan, dan semakin sulit melihat petugas pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan yang sebenarnya menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Kehadiran para petugas keamanan ini ternyata mendatangkan persoalan tersendiri bagi masyarakat. Jika seharusnya kehadiran mereka memberi rasa aman, yang terjadi justru sebaliknya. Masyarakat resah dengan kehadiran aparat keamanan, selain karena jumlahnya yang banyak dan tanpa aktivitas yang jelas.Pertemuan-pertemuan masyarakat selalu dihadiri oleh aparat keamanan dan sangat intimidatif.
“Terkait dengan keamanan saat kami berdiskusi, masyarakat sempat mengungkapkan perasaan takut dan khawatir jika ini dibiarkan terus. Di atas itu ada lima kelompok keamanan perbatasan, Kopassus, Intel, kramil, dan kepolisian dan itu hanya ada di Pusat distrik. pertanyaannya untuk kami dan masyarakat apa mereka ada dan hadir di Web? karena persis tidak buat apa-apa dan lebih banyak meresahkan masyarakat yang ada di sana” ungkap pastor paroki Ubrub, Pastor Willibaldus Jampa, OSA saat memberikan tanggapan terhadap hasil penelitian “Paradoks Papua: Bentuk-bentuk ketidakadilan sosial, pelanggaran atas pembangunan dan kegagalan otonomi khusus dengan studi kasus Kabupaten keeroma” pada lokakarya pembangunan yang dlaksanakan Gereja Katolik Dekenat Keerom di Arso pada Jumat 23 Maret 2012. Dia pun mengaku masyarakat merasa takut ketika pastor meninggalkan Paroki dan ketika Pastor ada, Pastor juga merasa terancam.
Ketika ditanya mengenai aktifitas apa dari aparat keamanan yang meresahkan warga, pastor paling muda di Dekenat Keerom ini menjawab bahwa di Web aparat keamanan ini biasanya berbisnis antara lain cokelat, kulit kayu masohi, juga emas. Mereka membeli dari masyarakat dan itu kadang dilakukan dengan cara mencari dari rumah ke rumah. Padahal masyarakat di sini adalah masyarakat yang baru pulang dari pelarian akibat konflik politik.
“Trauma masa lalu itu sebenarnya yang menyebabkan mereka takut aparat keamanan terutama tentara” ungkapnya lagi. Diceritakannya pula, tak jarang aparat keamanan ini memberikan harga yang rendah kepada masyarakat dank arena kasihan dengan masyarakat yang juga umatnya tersebut, dia pun akhirnya ikut membeli juga tetapi dengan memasang harga yang lebih tinggi. Diakuinya pula, hal seperti ini juga sering membuat ada gesekan-gesekan kecil antara dirinya dengan aparat kemanan.
Terkait persoalan ini, banyak pihak sudah menyuarakan untuk menarik pasukan-pasukan pengamanan ini dari Papua termasuk Keerom. Imparsial, sebuah Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia yang juga memiliki perhatian penuh dengan masalah Papua dalam buku terbarunya Sekuritas Papua memberikan rekomendasi yang salahsatunya Desekuritasi dan pengurangan aparat militer di Papua, di antaranya penarikan pasukan non organik, penghapusan pos-pos militer di wilayah penduduk sipil, penarikan seluruh pasukan kopassus dari Papua, dan penarikan seluruh kesatuan intelijen militer yang non organik di Papua.namun hingga kini pemerintah tetap menggunakan aparat keamanan di sekitar wilayah kabupaten Keerom dengan alasan menjaga batas wilayah padahal kehadiran mereka sangat menganggu kehidupan masyarakat.(01/AlDP)
0 SILAKAN BERKOMENTAR :
silakan komentar anda!