Masalah Papua Barat Ikut Dibahas Di Gedung Parlemen Australia

AUSTRALIA (UMAGI)-- Senator Richard Di Natale, Juru Bicara dari Partai Hijau untuk Papua Barat, yang juga anggota IPWP mempertanyakan Senator Bob Carr tentang pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Indonesia baru-baru ini, dalam upaya mencari informasi tentang apakah masalah Papua Barat telah ikut diangkat dalam pertemuan tersebut. Berikut kutipan dan videonya saat berlangsung di gedung Parlemen Australia di Canbera, 21 Maret 2o12.

Senator Di Natale (Victoria) (14:52): Tuan Presiden, pertanyaan saya adalah kepada Menteri Luar Negeri, Senator Bob Carr. Menteri, pekan lalu Anda bertemu dengan rekan Anda dari Indonesia.

PRESIDEN : Intrupsi!

Senator Bob Brown: Saya mau menekankan apa yang disampaikan Presiden. Seperti yang kalian tahu, Kalian tidak mungkin mendengar Senator Di Natale sampai akhir ruangan. Saya yakin bahwa Menteri tidak bisa mendengar pertanyaan itu, jadi dia tidak akan dapat menjawab.

PRESIDEN: Senator Brown, apa yang anda katakan itu poin yang benar. Saya telah menunjuk, secara khusus, dua anggota Senat agar Senator Di Natale dapat didengar.

Senator Di Natale: Saya bisa mulai lagi. Pertanyaan saya adalah untuk Menteri Luar Negeri, Senator Bob Carr. Menteri, pekan lalu Anda bertemu dengan rekan Anda dari Indonesia, Marty Natalegawa, dan para menteri pertahanan kedua negara. Dapatkah Anda memberitahu kepada Senat mengenai apakah masalah Papua Barat ikut diangkat dalam diskusi-diskusi itu? Jika tidak, kapan Anda berencana untuk mengangkat isu Papua Barat dengan pemerintah Indonesia?

Senator Bob Carr (Senator asal New South Wales-Menteri Luar Negeri) (pukul 14:53): Bapak Presiden, kami sudah angkat. Pertama dari semua itu telah saya kemukakan, ketika saya pastikan menteri luar negeri Indonesia bahwa Australia- kedua bagian dari politik Australia- sepenuhnya telah mengakui kedaulatan Indonesia atas provinsi Papua. Saya mengingatkannya bahwa itu diakui dalam perjanjian Lombok, ditandatangani oleh pemerintahan Howard dengan Indonesia pada tahun 2006. Saya menggarisbawahi bahwa saya mengerti kasus bahwa semua pemerintah dunia mengakui kedaulatan Indonesia. Ini akan menjadi kacau bagi Australia bila ingin mengasosiasikan dirinya dengan kelompok separatis kecil yang mengancam integritas wilayah Indonesia dan itu akan menghasilkan reaksi masyarakat Indonesia terhadap negara ini. Akan kacau memang.

Saya dapat mengatakan ini: menteri luar negeri Indonesia telah menunjukan kepada saya tentang tanggapan Pemerintah Indonesia agar Australia menghentikan keprihatiannya atas persoalan hak asasi manusia di Papua. Sebelum saya bisa mengangkat topik ini, saat saya sepenuhnya berniat untuk menyampaikan hal tersebut, menteri luar negeri Indonesia menunjukan bahwa mereka sudah memiliki tanggung jawab yang jelas untuk melihat bahwa kedaulatan mereka ditegakkan berdasarkan dengan standar hak asasi manusia. Saya sangat terkesan dengan itu. Hal ini mencerminkan fakta bahwa sebelumnya pemerintah Australia-Saya tahu itu adalah kasus dengan pemerintahan Partai Buruh dan saya menganggap itu adalah kasus dengan koalisi pemerintah- telah mengangkat masalah ini dengan orang Indonesia, dan itu mencerminkan kenyataan bahwa Indonesia telah mendengarkan. Saya sekali lagi akan memperingatkan setiap anggota Senat terhadap kekeliruan berbicara atas referensi separatisme sehubungan dengan provinsi Papua. Itulah kekacauan dan tidak dalam kepentingan Australia.

Senator Di Natale (Victoria) (14:55): Bapak Presiden, saya mengajukan pertanyaan tambahan. Ini berhubungan dengan perjanjian Lombok dan saya perlu mengingatkan menteri luar negeri-saya mengerti dia baru dalam perannya-bahwa Komite Tetap Bersama laporan Traktat 6 Desember membuat rekomendasi bipartisan: Komite merekomendasikan bahwa Pemerintah Australia mendorong Pemerintah Indonesia untuk memungkinkan akses yang lebih besar bagi media dan hak asasi manusia monitor di Papua. Jika ini masih posisi pemerintah, apa yang dilakukan Senator Carr untuk melanjutkan tujuan ini?

Senator Bob Carr (New South Wales-Menteri Luar Negeri) (14:56): Saya dapat meyakinkan Senat bahwa kedutaan Australia di Jakarta akan terus meningkatkan hal-hal hak asasi manusia sehubungan dengan provinsi Papua, dan akan melakukannya dalam sehubungan dengan hukuman terakhir dari lima orang di Provinsi Papua sampai tiga tahun penjara untuk subversi. Australia memiliki catatan yang kuat dan konsisten menjunjung tinggi hak orang-orang damai untuk mengekspresikan pandangan politik mereka secara bebas. Pejabat Australia di Jakarta akan meningkatkan perhatian terhadap hukuman tersebut. Tapi kami akan melakukannya sebagai sahabat Indonesia, benar-benar secara tegas dan dengan tidak malu mendukung kedaulatan Indonesia atas provinsi Papua. Perjanjian Lombok -merujuk lagi dengan fakta bahwa perjanjian Lombok ditandatangani pada bulan November 2006, mulai berlaku pada tahun 2008-berdasarkan pengakuan seperti: dukungan untuk kedaulatan, integritas wilayah, persatuan nasional dan kemerdekaan politik satu sama lain. Bahasa yang sama digunakan dalam pembukaan.

Senator Di Natale (Victoria) (14:57): Bapak Presiden, saya mengajukan pertanyaan tambahan lebih lanjut, yang juga berhubungan dengan laporan JSCOT, yang saya mengingatkan menteri luar negeri adalah tentang apa yang pemerintah Australia, bukan pemerintah Indonesia, telah setuju untuk melakukan. Rekomendasi 2 mengatakan: … Meningkatkan transparansi dalam perjanjian kerja sama pertahanan untuk memberikan jaminan bahwa sumber daya Australia tidak langsung atau tidak langsung mendukung pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Sekali lagi saya meminta menteri luar negeri: langkah-langkah apa yang akan Anda ambil dalam peran Anda sebagai menteri luar negeri untuk memastikan rekomendasi ini diterapkan dan bahwa transparansi Peranan Australia-(Waktu habis)

Senator Bob Carr (New South Wales-Menteri Luar Negeri) (14:58): Dalam pertukaran penuh dan terus terang Kamis lalu dengan mitra kami di Indonesia, menteri pertahanan dan saya telah meneliti Papua dan Menteri luar Indonesia menyampaikan lagi tentang kemajuan yang dibuat oleh Indonesia dalam menunjukan tanggung jawab atas hukum dan ketertiban di provinsi Papua dari militer ke polisi. Presiden Yudhoyono-teman baik Australia-telah berkomitmen pemerintahnya untuk meningkatkan standar hidup rakyat Papua dan menghidupkan kembali otonomi khusus. Australia percaya bahwa ini adalah jalan yang terbaik-cara untuk mencapai masa depan yang aman dan sejahtera bagi masyarakat Papua. Kami akan memberikan dukungan melalui program bantuan kami. Kami adalah donor bantuan terbesar bagi Indonesia, dan pengakuan yang tercermin dalam Lowy Institute jajak pendapat, yang saya sarankan anggota-anggota dari Senat membaca , yang mengatakan bahwa Australia berada pada posisi yang tinggi dalam bagi masyarakat Indonesia. Kami akan terus bekerja pada tugas-tugas besar ini.

——–
Diterjemakan dari Video rekaman milik Australian Green

SUMBER : KNPBNEWS