Tuesday, March 13, 2012

Kunjungan Sekjen PBB Ban Ki-moon ke Indonesia Agenda Terselubung

WEST PAPUA     11:13 AM   No comments

JAKARTA (UMAGI)-- PBB Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dijadwalkan mengunjungi Indonesia pada bulan Maret untuk menyampaikan pidato utama pada forum Internasional pertahananDepartemen Pertahanan Brigadir juru bicara. Jenderal Hartind Asrin, Kamis.


"Ban Ki-moon diperkirakan akan tiba pada 19 Maret sebelum membuka Jakarta International Dialog Pertahanan [JIDD] pada tanggal 21 Maret," katanya kepada TheJakarta Post.
"Namun, masih menunggu perkembangan terbaru pada pertemuan puncak nuklirdi Korea Selatan di mana Sekretaris Jenderal juga dijadwalkan untuk hadir."
KTT Keamanan Nuklir akan diselenggarakan di Seoul pada tanggal 26-27, didahului dengan pertemuan puncak industri pada 23-24 Maret dan simposium pada tanggal 23 Maret, menurut situs resmi acara tersebut (www.thenuclearsecuritysummit.org).
Sementara itu, JIDD akan diselenggarakan pada 21-23 Maret di Jakarta ConventionCenter.
Selain Ban Ki-moon, lainnya tinggi profil undangan meliputi perwakilan Uni Eropa yang tinggi untuk urusan luar negeri dan keamanan Catherine Ashton, mantan presiden ASBill Clinton, PBB di bawah Sekjen dan koordinator bantuan darurat PBB OCHA diValerie Amos, direktur AS intelijen nasional James Clapper, Interpol Khoo Boon HuipresidenAS sekretaris keamanan dalam negeri Janet Napolitano, mantan presidenFilipina Fidel Ramos Valdez, dan mantan perdana Menteri Inggris Tony Blair.
Dialog ini akan mencakup tujuh topik seluas resolusi konflik dan perang cyber untukkeamanan maritim dan ekonomi pertahanan. 
Kehadiran Sekjen PBB, Ban Ki-moon di Indonesia merupakan agenda terselubung yang telah dirancang khusus oleh pemerintah Indonesia selain untuk meninjau Pusat Misi Pemeliharaan dan Perdamaian serta menjadi Special Guest pada Jakarta International Defense Dialogue (JIDD), SBY juga akan melakukan pembicaraan khusus dengan Ban Ki-moon terkait issu kejahatan HAM dan penahanan Tapol/Napol di Maluku dan Papua yang kini jadi sorotan LSM/NGO di dunia Internasional yang telah mencitrai nama baik pemerintahaan Indonesia di mata dunia Internasional terhadap kenerja aparat militer Indonesia yang kejam dan bengis
Pada dasarnya pemerintah Indonesia melalui rezim SBY-Boediono ingin mengembalikan dan mengharumkan nama baik Indonesia di mata dunia Internasional lewat kunjungan Sekjen PBB, Ban Ki-moon selain itu Pemerintah Indonesia ingin memperkuat hubungan bilateral yang harmonis dengan PBB karena Indonesia memandang membangun hubungan baik sebagai mitra kerja PBB maka pencitraan nama baik Indonesia dimata dunia Internasional dan kedaulatan wilayah yang selama ini telah diklaim milik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap diakui PBB sebagai wilayah kedaulatan NKRI yang sah, disamping itu PBB mempunyai kepentingan dengan Indonesia dari sisi pemberantasan terorisme, penggelaran pasukan pemeliharaan perdamaian dunia dan isu perubahan iklim dunia.
Sungguh menyakitkan, sepakterjang pemerintah Indonesia dan PBB yang sama-sama saling menyelamatkan kepentingan, PBB dan Indonesia merupakan aktor kejahatan dari semua rentetan peristiwa aksi-aksi kejahatan di belahan kawasan Asia – Pasifik dan terlebih khusus wilayah Papua yang dicaplok ke dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui rekayasa Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 yang cacat hukum dan tidak demokratis, sementara Hak untuk menentukan nasib sendiri (the right to self-determination) merupakan sebuah prinsip yang paling mendasar dari hukum hak-hak asasi manusia telah dilanggar sepenuhnya oleh Indonesia dan PBB, Tentu saja, kewajiban untuk menghormati prinsip penentuan nasib sendiri adalah hal terpenting dari Piagam tersebut, muncul, di antaranya, baik pada Pembukaan Piagam PBB dan juga di dalam Pasal (1), International Courth of Justice yang berbicara tentang hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai suatu hak yang dipegang oleh masyarakat dan bukannya hak yang dipegang oleh pemerintah itu sendiri saja.
Sayangnya, ketika bangsa Papua kembali mengkaji situasi-situasi yang menyangkut prinsip penentuan nasib sendiri, rakyat Papua menghadapi apa yang disebut dengan politik penghindaran: prinsip penentuan nasib sendiri telah dikebiri menjadi sebuah senjata retorika politik pemerintah Indonesia dan PBB. Oleh karena itu, Masyarakat Internasional, telah mengabaikan Masyarakat yang memiliki klaim prinsip penentuan nasib sendiri. Bangsa Papua Barat harus mendesak agar PBB dan Masyarakat Internasional menangani situasi yang menyangkut hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat dengan cara yang tepat, yaitu digugat secara hukum Internasional.
Walaupun Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa integrasi Papua ke dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah final dan tak dapat diganggu-gugat lagi, tapi pada kenyataannya, prinsip Hak untuk menentukan nasib sendiri belum terpenuhi. Jadi sekalipun ”PEPERA 1969” telah puluhan Tahun berlalu tetapi PEPERA 1969 tetap dinyatakan cacat hukum karena (one man one vote) tidak dieksekusi. Hak Menentukan Nasib Sendiri adalah milik seluruh rakyat Papua dan bukan milik segelintir 1.025 orang (yang telah ditunjuk, disogok, dan diintimidasi) serta bukan juga milik pemerintah Indonesia, PBB, Belanda, dan Amerika Serikat.
Suka tidak suka, sesuai dengan prinsip Hak untuk menentukan nasib sendiri, seluruh negara-negara di dunia harus memberi kesempatan kepada bangsa Papua Barat untuk melaksanakan haknya tersebut. Jadi Pendudukan Pemerintah Indonesia atas wilayah Papua Barat akan disebut SAH, jika pemungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat Papua telah dinyatakan berdasarkan prinsip (one man one vote) yang disupervisi oleh seluruh Masyarakat Internasional, di luar daripada itu maka Pendudukan Pemerintah Indonesia atas seluruh wilayah Papua Barat adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan merupakan Ilegal.
sumber : the Jakarta pos, KNPBNEWS, thenuclearsecuritysummit


,

WEST PAPUA


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut odio. Nam sed est. Nam a risus et est iaculis adipiscing. Vestibulum ante ipsum faucibus luctus et ultrices.
View all posts by Naveed →

0 SILAKAN BERKOMENTAR :

silakan komentar anda!

Google+ Followers

Translate

Followers

NEWS

papuatvnews

Loading...

Free West Papua Videos

Loading...

Aktivis Pro Papua Merdeka

Loading...

Free West Papua Compaign

Loading...