JAYAPURA (UMAGI)-- Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Mako Tabuni mengecam pernyataan Panglima Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Erfi Triassunu, pada Rabu (15/2), yang mengatakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Papua adalah "harga mati".
Menurut Mako, keberadaan NKRI di tanah Papua adalah ilegal alias tidak sah, karena itu jika Pangdam Cenderawasih/XVII mengatakan NKRI di Papua “harga mati”, maka patut dipertanyakan, apa maksud pernyataan tersebut.
“Fakta sejarah memperlihatkan keberadaan NKRI di tanah Papua adalah tidak sah, karena itu NKRI harus angkat kaki dari tanah Papua,” jelas Mako, ketika menghubungi Suara Papua, siang tadi Sabtu (18/2), dari Jayapura, Papua.
Mako menambahkan, seharusnya pemerintah Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi asas-asas demokrasi dan hukum, harus malu karena telah “masuk” di Papua secara ilegal dan tidak sah.
“KNPB tetap akan memediasi rakyat Papua Barat untuk tetap melakukan perlawanan terhadap pemerntah Indonesia di tanah Papua,” ujar Mako.
Terkait komentar Pangdam yang menyatakan akan mendukung pembangunan di Papua dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ikut menyukseskan kebijakan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) di tanah Papua juga mendapat tanggapan dari Mako.
“Kami sejak UP4B dicanangkan sudah tegas menolaknya. Kami akan terus melakukan perlawanan untuk menolak program-program pemerntah Indonesia, termasuk UP4B,” ujar Mako.
Lanjut Mako, KNPB bersama rakyat Papua Barat juga akan melakukan aksi besar-besaran pada, Senin (22/2) untuk mengembalikan UP4B yang dikepalai mantan Jenderal TNI Bambang Darmono dan mantan Bupati Sarmi Eduar Fonataba.
“UP4B, Pemilihan Gubenur, pembangunan, dan program-program NKRI di tanah Papua harus segara dihentikan sebelum perjelas status Papua di dalam NKRI.
Segera akui hak politik rakyat Papua yang telah dikhianati oleh Indonesia melalui PEPERA 1969 yang penuh rekayasa dan manupulasi,” tutup Mako.
Selain menyatakan NKRI di Papua harga mati, Pangdam Cenderawasih/XVII juga menyatakan TNI akan berada di barisan terdepan untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia, termasuk “membertantas” TPN-OPM di tanah Papua.
Pernyataan ini disampaikan Pangdam Cenderawasih/XVII ketika melakukan kunjungan ke areal PT Freeport Indonesia, di Timika, Papua, pada Rabu (15/2), terkait beberapa insiden penembakan yang terjadi belakangan ini.(OKTOVIANUS POGAU)
SUMBER: SUARA PAPUA
Mako menambahkan, seharusnya pemerintah Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi asas-asas demokrasi dan hukum, harus malu karena telah “masuk” di Papua secara ilegal dan tidak sah.
“KNPB tetap akan memediasi rakyat Papua Barat untuk tetap melakukan perlawanan terhadap pemerntah Indonesia di tanah Papua,” ujar Mako.
Terkait komentar Pangdam yang menyatakan akan mendukung pembangunan di Papua dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ikut menyukseskan kebijakan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) di tanah Papua juga mendapat tanggapan dari Mako.
“Kami sejak UP4B dicanangkan sudah tegas menolaknya. Kami akan terus melakukan perlawanan untuk menolak program-program pemerntah Indonesia, termasuk UP4B,” ujar Mako.
Lanjut Mako, KNPB bersama rakyat Papua Barat juga akan melakukan aksi besar-besaran pada, Senin (22/2) untuk mengembalikan UP4B yang dikepalai mantan Jenderal TNI Bambang Darmono dan mantan Bupati Sarmi Eduar Fonataba.
“UP4B, Pemilihan Gubenur, pembangunan, dan program-program NKRI di tanah Papua harus segara dihentikan sebelum perjelas status Papua di dalam NKRI.
Segera akui hak politik rakyat Papua yang telah dikhianati oleh Indonesia melalui PEPERA 1969 yang penuh rekayasa dan manupulasi,” tutup Mako.
Selain menyatakan NKRI di Papua harga mati, Pangdam Cenderawasih/XVII juga menyatakan TNI akan berada di barisan terdepan untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia, termasuk “membertantas” TPN-OPM di tanah Papua.
Pernyataan ini disampaikan Pangdam Cenderawasih/XVII ketika melakukan kunjungan ke areal PT Freeport Indonesia, di Timika, Papua, pada Rabu (15/2), terkait beberapa insiden penembakan yang terjadi belakangan ini.(OKTOVIANUS POGAU)
SUMBER: SUARA PAPUA
