UMAGINEWS--- Gerakan Rakyat Demokratik Papua (Garda P) menolak Trikora (Tri Komando Rakyat) yang dikenang 19 Desember 2011. Mereka melakukan mimbar bebas di Ekspo, Perumnas III, dan sekitar Lampu Merah Abepura, kota Jayapura, Papua sejak pagi hingga tengah hari, Senin (19/12). Mereka menilai, Trikora adalah trik kolonialisme untuk menghancurkan Papua oleh Indonesia yang sudah 50 tahun.
“Peristiwa 19 Desember 1961 dan 19 Desember 2011 adalah kenangan akan persitiwa tragis yang sudah 50 tahun. Secara de facto, Papua sudah merdeka 1 Desember 1961 tetapi dianeksasi 1 Mei 1963. Pepera 1963 dan Resolusi PBB nomor 2504 melanggar perjanjian New York 1962,” kata Ketua Garda P, Bovit Bofra dalam orasinya di sekitar Lampu Merah, Abepura.
Belasan warga Papua tergabung dalam Garda P memasang dua spanduk merah berukuran sekitar 5 meter, masing-masing bertuliskan, “Gerakan Rakyat Demokratik Papua (Garda P): Tarik Pasukan Organik dan Non Organik dai Papu, Bebaskan Tapol dan Napol Papua, dan Membuka akses Bagi Jurnalis dan Pemantau HAM Internasional di Papua.” Sementara spanduk lainnya bertuliskan, “50 Tahun Aneksasi Negara Papua Barat (19 Desember 1961-19 Desember 2011) Pemerintah NKRI Segera Membuka Diri Untuk Berunding, Rakyat Papua Konsolidasikan Diri Untuk Berunding”.
Pada pamflet lain juga. Satu pamflet bertuliskan, “Merah Putih Ilegal, 50 Tahun Trikora”, dengan latar belakang pulau Papua yang ditancap dengan merah Putih dan Bintang Kejora.
Garda P mendesak delapan poin yang dibacakan Kahar dari perwakilan Garda P, di antaranya, pemerintah Indonesia harus membuka diri untuk berunding dengan warga Papua yang dimediasi pihak ketiga, perlu intervensi dunia demi penegakan HAM dan demokrasi di Papua.
Pemerintah juga didesak untuk menarik pasukan organik dan non organik dari Papua, membebaskan tahanan politik dan narapidana politik, membuka akses bagi jurnalis dan pemantau HAM internasional di Papua.
Menolak kebijakan Negara Indonesia untuk melegitimasi kegagalan Otonomi Khusus dengan program Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), dialog konstruktif dalam bingkai Negara Kesatuan Indonesia (NKRI).
Dalam pernyataan sikap lainnya, mereka mendesak Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru untuk menghentikan kerja sama militer dengan Indonesia yang berujung pada pelanggaran HAM. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didesak untuk diadili di pengadilan internasional karena dinilai sebagai penjahat kemanusiaan.
Garda P menilai, Trikora adalah awal pencaplokan wilayah Papua oleh Indonesia, dan seruan Trikora untuk membubarkan Negara Papua sebagai Negara Boneka buatan Belanda oleh Soekarno melanggar ketentuan internasional. Sumber lain tabloidjubi.com menyebutkan, Operasi Trikora atau Pembebasan Irian Barat merupakan konflik selama dua tahun yang dilancarkan untuk penggabungan Irian Barat dengan Indonesia. Lalu, presiden Indonesia kala itu, Soekarno mengumumkan pelaksanaan Trikora di Alun-alun Utara Yogyakarta pada 19 Desember 1961, dan membentuk komando Mandala yang dipimpin Mayor Jendral Soeharto.
Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, seluruh daerah jajahan Belanda, termasuk Papua diklaim sebagai Hindia Belanda. Awalnya, Belanda mempersiapkan kemerdekaan Papua sekitar tahun 1970. Namun pemerintah Indonesia menentangnya.
Dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, Belanda dan Indonesia tidak berhasil mencapai keputusan mengenai Papua bagian barat, namun setuju bahwa hal ini akan dibicarakan kembali dalam jangka waktu selamat satu tahun kemudian. Dan pada tahun 1950, bulan Desember, PBB memutuskan bahwa Papua bagian barat memiliki hak merdeka sesuai dengan pasal 73e Piagam PBB.
Belanda mengundang Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini di Mahkamah Internasional, namun Indonesia menolaknya. Setelah Indonesia beberapa kali menyerang Papua bagian barat, Belanda mempercepat program pendidikan di Papua bagian barat untuk persiapan kemerdekaan.
Dalam pres rilis yang diterima wartawan, Garda P menyebutkan, pelapor PBB bidang anti penyiksaan pada 2006 oleh Dr. Manfret Noak melaporkan, sebanyak 800 ribu warga Papua dibantai sejak 1963.
Hingga tengah hari, sekitar pukul 14.00 WIT, mereka membubarkan diri dengan tenang. Selama Garda P beraksi, pantauan media ini, tak ada aparat kemanan (polisi) yang menjaga sekitar lokasi aksi.
