Pembantaian warga sipil di Papua tidak hanya terjadi pada Tanggal 1 Desember, yang bagi orang Papua merupakan hari kemerdekaan bangsa Papua, Tetapi selalu terjadi pembantaian dan penangkapan kapan dan dimana saja.
Perayaan hari kemerdekaan di Papua selalu dirayakan oleh orang Papua dalam berbagai cara. Ada dalam bentuk doa dan orasi politik, ada yang dalam pengibaran bendera Bintang Kejora, ada juga dalam bentuk Puasa dirumah.
Perayaan 1 Desember tahun 2010 di Papua dirayakan dalam bentuk Doa dan Puasa dengan menggunakan busana serba Hitam sambil mengenang jasa banyak korban warga sipil Papua yang telah ditembak oleh aparat keamanan.
Dalam semangat memperingati hari independent Day di Papua walaupun kondusip, namun telah terjadi sejumlah insiden penembakan terhadap warga sipil dan penangkapan sejumlah orang dan juga para tahanan Politik Papua di kirim ke tahanan Polisi Daerah Papua ( Polda, Papua). Situasi ini membuat warga merasa ketakutan.
Pada gilirannya dalam setiap kepala pimpinan dan anggota ABRI, semua orang Papua adalah separatis, kecuali orang itu bisa menunjukkan dirinya bukan separatis. Untuk motivasi ini, OPM yang selalu kecil kekuatannya selalu dikampanyekan sebagai ancaman serius bagi NKRI. Obsesi itu tumbuh dari cara pandang yang melihat gerakan menuntut pengakuan identitas politik Papua sekadar masalah "bom waktu yang ditinggalkan Belanda" atau bush dari hasutan kelompok separates, bukan merupakan persoalan mendasar yang berkaitan dengan rasa keadilan dan harga dire orang Papua. Maka dari itu untuk mengenyahkan "hantu OPM" itu, kebijakan yang diambil di Papua adalah menghancurkan OPM secara fisik (membunuh) dengan menggelar operasi militer berkesinambungan (DOM) dari tahun ke tahun.
Kensep berpikir dalam setiap kepala pimpinan dan anggota ABRI, semua orang Papua adalah separatis , maka Satu Kompi TNI dari satuan Kostrad 330 mengobrak-abrik rumah warga sipil milik Lukas Menigir, di Kampung Workwana Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Papua Jumat (26/11). anggota TNI itu masuk kampung dengan empat truk sekitar pukul 04.00 WIT dini hari. Saat penghuni Rumah sedang dalam suasana Tidur pulas.
Selanjutnya terjadi pembantaian di Bolakme, Wamena Rabu (1/12) terjadi saat aparat TNI dari Satgas Batalion 755 Merauke mengajak anggota Polisi untuk melakukan patroli bersama-sama dalam rangka pengamanan 1 desember.
Saat aparat keamanan dengan senjata lengkap tiba di lokasi yang dicurigai oleh aparat akan terjadi pengibaran bintang Kejora. Ternyata warga sedang melakukan Doa bersama. Walaupun warga sipil sedang doa, aparat keamanan tak segan-segan melakukan tembakan terhadap dua warga sipil bernama Atili Wenda (35) terkena luka tembak dibahu kiri dan juga aparat menembak Melus Tabuni (46) di bahu kiri tembus di belakang.
Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Pol. Wachyono membenarkan adanya penembakan di Bolakme, Namun dirinya mengatakan bahwa untuk informasih lebih lanjut para wartawan untuk menghubungi pihak TNI. Kabid Humas Polda Papua juga membenarkan adanya dua anggota Polisi yang ikut serta bersama TNI . Namun pihak TNI membantah adanya penembakan di Bolakme.
Kapendam XVII/Trikora, Letkol CZI Harry Priyatna (2/12) membantah dua korban warga sipil terkenah tembakan. Dan Menurutnya, “justru warga sipil yang melakukan penyerangan lebih dahulu sehingga untuk membela diri dikeluakan tembakan”tegas Kapendam.
Setelah di Wamena perayaan Hut Papua yang dirayakan dalam bentuk doa memakan korban jiwa, kini giliran di Jayapura. Lagi-lagi warga sipil di tembak mati oleh Aparat Keamanan.
Miron Wetipo di tembak mati aparat keaman di Perbukitan Tanah Hitam, Kampey, Jayapura (3/12). Miron adalah Narapidana yang lari dari penjara di Abepura bersama 3 rekannya. Saat keempat Narapidana ini lari, aparat keamanan TNI dari Komando Resor Militer 172/Praja Wirayakhti di Bawah Kendali Operasional (BKO) bersama Kepolisian Resor Kota Jayapura melakukan penyergapan di salah seorang rumah warga Sipil bernama Danny Kogoya.
Di sekitar rumah Danny Kogoya, aparat menangkap delapan warga sipil lainnya serta mengobrak abrik sebuah gereja. Dalam gereja tersebut aparat keamanan juga menyita sebuah dokument rencana penyerangan kota Jayapura.
Saat Operasi dilakukan, seorang bayi anak dari Danny Kogoya yang saat itu masih tidur mengalami shock berat dan akhir meninggal karena jantungan beberap kemudian.
Adapun delapan warga sipil yang ditangkap adalah Nalius Karoba, (23 ),yupiter Tabuni (23), Yumbuk Jikwa (27),Yotam kogoya (24),Manu Kogoya (21), Lambert Siep (21),Tenius Yikwa (26), dan Yesmin Yikwa seorang pendeta.
Bersamaan itu pula, Polresta Jayapura memindahkan Tahanan Politik Papua, Filip Karma dan Buchtar Tabuni serta Narapidana bernama Dominggus Pulalo , Alex Elopere , dan Lopes Karubaba dari Abe ke Tahanan Polda Papua. Alasan pemindahan adalah Filip dan Buchtar menjadi dalang kericuhan di Lapas Abe.
Menanggapi tuduhan tersebut Filip Karma mengatakan bahwa dirinya bersama Buchtar adalah mediator antara para Narapidana yang hendak menanyakan prihal penembakan Miron Wetipo dan ketua penjara.
Sebagai sikap protes terhadap buramnya penegakan HAM DI Papua, serta penembakan yang terus terjadi terhadap warga sipil, maka Filip Karma sedang melakukan mogok makan. Akibatnya kondisi Filip semakin lemas.
Aparat keaman tidak berhenti sampai disitu, selanjutnya Polda Papua juga menangkap Sebby Sambom di Sentani, Papua saat dirinya berada dalam kabin pesawat Garuda Indonesia. Sebby hendak berangka ke Jakarta pada hari sabtu (4/12). Sebby adalah Aktivis HAM Independen Papua.
Penembakan serta kekerasan terhadap warga sipil Papua yang dilakukan aparat keamanan seperti yang terlihat dalam Video penyiksaan di PUncak Jaya (Maret 2010), atau pembunuhan mahasiswa Akademi Keperawatan Enarotali tanggal 15 Oktober, atau penembakan anggota Penjaga Tanah Papua di Wamena (tanggal 4 Oktober) dan penembakan 2 warga sipil di Manokwari oleh Brimob. Satu diantaranya adalah seorang Pendeta.
Selanjutnya giliran Yapen Waropen, Sabtu,11 Juli 2009, pukul 09.00 WIT konvoi Patroli Gabungan dari Polres Kepulauan Yapan dan TNI Kompi Rajawali, melakukan Patroli rutin ke kaki Gunung Tanisi (batas Kampung Yapan dan Kampung Mantembu, saat patroli gabungan masuk perkampungan Yapan tepatnya dipertengahan Balai Kampung Yapan (RW III dan RW IV), kemudian terjadi baku tembak antara Aparat gabungan dengan kelompok OPM yang dipimpin Fernando Warobai, namun tidak ada korban dari kedua belah pihak dan juga masyarakat sipil dalam insiden baku tembak itu.
Sebelum terjadi baku tembak, anggota dari kelompok Fernando Warobai telah memberikan peringatan kepada masyarakat dengan memukul lonceng sebagai tanda/isyarat agar masyarakat segera keluar dari kampung dan mencari tempat perlindungan agar masyarakat tidak menjadi korban. Setelah kontak senjata berlangsung 1 menit dengan pihak keamanan dan kemudian kelompok Fernando Warobai melarikan diri masuk ke hutan.
Aparat menduga kelompok Fernando Warobai dan Yawan Wayeni serta anggotanya masih bersembunyi disekitar Kampung Mantembu dan Kampung Yapan, kemudian aparat gabungan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Yapen AKBP. Imam Setiawan, SIK melakukan penyisiran di kedua kampung tersebut, untuk mencari Fernando Warobai Penyisiran yang berlangsung dari pukul 10.00 s/d 11.00 WIT. Namun aparat tidak berhasil menemukan kelompok Fernando Warobai di kedua kampung tersebut.
Karena Fernando Warobai yang diduga anggota OPM tidak dapat ditemukan. Sehingga 14 warga yang ditangkap diantaranya 13 laki-laki dan 1 Perempuan salah satunya ditembak mati atas nama Yawan Wayeni oleh Aparat gabungan TNI/Polri kemudian 13 orang di giring dalam mobil dan disertai dengan pemukulan dan di bawah ke Polres Kepulauan Yapan.
Yawan Wayeni disuruh jalan kaki menuju kerumah sakit untuk melakukan perawatan insentif terpaksa meninggal di Jalan. Yawan ditembak, karena diduga keras anggota OPM yang melakukan aksi Pengibaran Bendera Bintang kejora di Kampung Mantembu dan Kampung Yapan.
Sebulan berikutnya, di Wamena lagi-lagi warga sipil menjadi korban penembakan . Opinus Tabuni (45) pada acara peringatan Hari Pribumi Sedunia di Wamena 9 Agustus 2009 lalu, hingga saat ini masih belum jelas pengungkapan siapa pelaku penembaknya.
Sejumlah penembakan dan kekerasan yang sebutkan diatas adalah yang sempat terkuak di publik namun tak dapat di pungkiri bahwa masih ada kasus semacam ini yang tidak diketahui publik karena akses media di Papua yang tidak merata.
Banyak daerah di Papua yang sangat sulit bagi akses sebuah media, jika pun ada kini ada wartawan yang di jadikan agen atau informan oleh aparat keamanan ditambah lagi media di Papua sangat sulit mendekati kebebasan berpendapat karena media dibawah tekanan aparat keamanan akibatnya konflik kemanusian di Papua tidak terungkap.
Wajah Media di Papua juga tidak memperhatikan unsur berimbang, karena selalu membuat berita dari sumber sepihak. Sehingga media-media di Indonesia muncul pembenaran atas tindakan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan. Kondisi ini juga menjadi salah satu alasan Pemerintah Indonesia mempersulit jurnalis asing maupun pekerja HAM dan Peneliti untuk masuk ke Papua.
Larangan ini bukanlah baru, karena sejak lama Pemerintah Indonesia telah melarang dan tidak memberi akses untuk aktivis HAM dan jurnalist asing untuk masuk dan bekerja di Papua. Sementara di daerah lain di luar Papua, akses pekerja HAM dan Jurnalist asing tidak serumit seperti yang terjadi di Papua.
Pelarangan dan tidak adanya akses untuk media asing masuk ke Papua ini secara implisit hendak mengatakan agar tidak terbongkarnya wajah Buram HAM dan Impunitas yang terjaga baik di Papua. Pelarangan ini juga melegalkan kekerasan militer terhadap warga sipil. Demi sebuah negara, faktor kemanusiaan terlupakan. Untuk sebuah harga Nasionalisme semu demokrasi di Papua di bungkam.
Akibat banyaknya pelanggaran HAM yang belum mendapat rasa keadilan bagi korban serta keluarga korban di Papua, maka sikap apatis dan ketidak percayaan orang Papua ke indonesia pun kian mendapat tempat.
Aspirasi Politik Rakyat Papua untuk mengakhiri wajah Indonesia di Papua yang penuh Militeristik dan impunitas terus bergema. Orang Papua dengan tegas menyatakan hendak merdeka secara politis. Rakyat Papua berkomitmen untuk Merdeka, keluar dari NKRI dan membentuk Negara berdaulat sendiri. Demi menekan laju pergerakan Papua merdeka maka Pemerintah Indonesia memberlakukan Otonomi Khusus. Kini Otonomi Khusus telah berjalan 9 tahun (2001-2010), Namun telah gagal dalam pelaksanaannya.
Tidak jalannya Otonomi Khusus Papua diakui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mengatakan perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh atas pelaksanaan otonomi Khusus Papua. Untuk itulah Forum KOmunikasi Konstruktif Papua di bentuk. Forum ini bertujuan mematahkan perjuangan penyelesaian konflik Papua secara damai dan bermartabat. Upaya damai ini telah digagas oleh Pater Dr. Neles Tebay dan Tim Lipi untuk berdialog dengan Jakarta.
Adalah Pater Dr Neles Tebay Pr, dari Jaringan Damai Papua (JDP) bersama Tim Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ( LIPI) telah menggagas Dialog antara Jakarta – Papua sebagai upaya Damai menyelesaikan persoalan Papua selama Indonesia masih memerintah atas Papua. Upaya ini perlu didukung karena saat dialog tentu ada evaluasi soal Otonomi Khusus Papua yang menurut Presiden SBY perlu ada Evaluasi Total atas pelaksanaan Otonomi Khusus.
Selain itu, tentu ada bagian soal pelanggaran HAM di Papua. Di bagian itu akan dibahas bagaimana cara para korban bisa merasakan keadilan. Kompensasi bagi keluarga korban serta tidak terjadi impunitas bagi pelaku kasus HAM. Itulah penegakan Hukum dan HAM yang tepat.
Bagian lain dalam upaya Dialog secara bermartabat ini juga akan membicarakan soal distorsi sejarah. Awal mula pendekatan Pemerintah Indonesia di Papua. Tahapan ini sangat penting agar tidak ada lagi pemahaman yang salah terhadap sejarah awal. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.
Upaya menolak konsep penyelesaian konflik secara damai antara Papua dan Jakarta di dorong oleh sebuah lembaga kemanusiaan yang bergerak di bidang pemberdayaan Papua. Adalah World Vision International ( WVI ) menggiring sejumlah tokoh Agama di Papua pada tanggal 17 Agustus 2010 menggelar dan mensponsori sebuah seminar MTC di Depok, Jakarta, yang dihadiri petinggi Negara dari Departemen Dalam Negeri, Menkpolhukam, Komnas HAM, BIN, Sekretariat Kepresidenan. Bappenas dan Sekretariat Kepresidenan: Desk Papua.
Para Pimpinan Gereja Papua diundang ikut hadir antara lain: Dr Pendeta Benny Giay, Ketua Sinode Kingmi, dan Pdt. Lipiyus BIniluk, Ketua SInode GIDI. Para akademisi yang mengambil peran dalam mengendalikan seminar ini masing-masing Prof. Tomagola dari Universitas Indonesia dan Dr. La Pona dari Universitas cenderawasih. Pada akhir seminar merekomendasikan pembentukan wadah Forum KOmunikasi Konstruktif Papua dan menolak diadakan Dialog Damai antara Jakarta dan Papua karena dianggap politis.
Melihat kekerasan di Papua tak kunjung akhir, maka West Papua Action Team (WPAT) yang berpusat di Amerika mengirimkan surat kepada Presiden Obama untuk bicarakan soal reformasi dan demokratisasi lebih asli di Indonesia dan khusus di Papua Barat dimana penyalahgunaan hak, ketidakadilan manusia dan gaya korupsi keamanan adalah endemik. Otonomi Khusus belum mampu menyelesaikan persoalan Papua.
Dalam surat tersebut WPAT menghendaki agar militer mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia, khususnya termasuk mengakhiri "operasi sweeping" oleh Pasukan Khusus Indonesia (Kopassus), menggantikan budaya impunitas dengan akuntabilitas asli militer dan kejahatan hak asasi manusia dan korupsi, untuk menghentikan kekuatan militer penuh untuk menghentikan Demonstrasi Damai di Papua, juga pembebasan terhadap tahanan politik Papua dan tahanan saat demo Damai digelar.
Menjadi logis jika Kebijakan militeristik oleh Indonesia di arahkan melawan negara lain yang nyata-nyata telah mengambil beberapa kepulauan terluar dari Indonesia. Akhirnya kebijakan operasi militer di Papua menjadi tak rasional karena orang papua tidak hendak merampas salah satu kepulauan dari Indonesia.
Begitu besar dana yang telah habis oleh Pemerintah Indonesia dalam operasi militer di Papua sejak 1961 hingga kini. Dana untuk membunuh orang Papua di Indonesia yang kritis terhadap penegakan Hukum dan HAM serta Demokrasi di Tanah Papua.Tak pelak, yang menjadi korban adalah warga sipil orang Papua di Indonesia juga di lain segi aparat Keamanan orang Indonesia.
Melihat kondisi ini pemberian bantuan pendidikan dan pelatihan bagi aparat keamanan baik TNI dan Polisi di Papua oleh Amerika, Australia dan New Zealand hendaknya di pikir kembali. Pemberian bantuan dana oleh negara asing dengan harapan aparat keamanan Indonesia menjadi profesional dan tidak untuk membunuh warga sipil. Namun, harapan itu sirnah lantaran penembakan dan penangkapan warga sipil di Papua hingga hari ini masih terjadi.
Penyelesaian kasus Papua juga bukan dengan diberikan uang yang cukup banyak kepada Pemerintah Indonesia dan di teruskan ke Pemerintah Daerah Papua seperti dalam undang-undang Otonomi Khusus. Tentu hal pemberian uang dalam jumlah yang besar perlu namun kondisi ini tidak akan menyelesaikan persoalan. Toh, walaupun triliunan dana telah beredar di Papua namun kondisi masyarakat tidak berubah dan justru konflik kekerasan serta letupan senapan terus bergema.
Pendekatan militeristik Indonesia di Papua, Sejauh Impunitas, penembakan warga sipil serta stigma separatis dan makar bagi orang Papua terus menjadi kata wajib bagi aparat, maka awal yang baik bagi orang Papua untuk menyatakan diri bukan bagian dari negara militeristik Indonesia.
Penembakan dua warga sipil di Bolakme, Wamena, Papua saat mereka hendak berdoa pada 1 Desember 2010 mencoreng citra negara yang menjunjung tinggi nilai keagamaan. Operasi Militer di Papua adalah Pagar Makan Tanaman tulis Jurnal Penelitian Politik, Vol.3/No.1/2006, LIPI, Jakarta.
0 SILAKAN BERKOMENTAR :
silakan komentar anda!