Monday, November 14, 2011

Dialog, No Referendum, Yes

WEST PAPUA     11:12 PM   No comments

JAYAPURA — Sebagaimana direncanakan sebelumnya, akhirnya ribuan massa dari sejumlah elemen yang dikoordini KNPB, menggelar aksi demo di pelataran Taman Imbi Jayapura Senin (14/11), dengan mengusung aspirasi  menolak dialog dan meminta referendum. “Dialog NO, Referendum Yes,” demikian tulisan pamplet yang dibawa massa. Perjuangan ‘bangsa Papua Barat’ bukan menuntut Otonomi Khusus,  kesejahteraan, dialog  atau  komunikasi konstruktif  melalui Unit  Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) yang kini makin digembar gemborkan atau bentuk bentuk tawaran politik apapun dalam  koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Tapi,  solusi  final sebagai penyelesaian  masalah  bangsa Papua Barat adalah melaksanakan referendum  ulang  untuk memberikan  kebebasan pilihan  bagi bangsa Papua Barat untuk  tetap bersama NKRI atau merdeka. “Perjuangan rakyat  Papua Barat sejatinya adalah menuntut   kemerdekaan penuh dari bangsa Indonesia,” demikian Pernyataan Sikap Komite Nasional  Papua Barat (KNPB) Pusat yang dibacakan Koordinator  Lapangan Sracky Yalli Asso  ketika menggelar  aksi  unjukrasa  damai  di  Taman Imbi, Jayapura, Senin (14/11) yang diikuti  ribuan  elemen rakyat  Papua Barat  sekaligus mengusung  bendera  Bintang  Kejora serta atribut  rakyat  bangsa Papua Barat lainnya.
Pernyataan Sikap Komite KNPB ini  masing masing ditandatangani  Ketua  UmumKNPB/Penanggungjawab Aksi Buchtar Tabuni, Koordinator Umum Victor Kogoya dan Koordinator  Lapangan Sracky Yalli Asso.       
Menyikapi situasi  terakhir Presiden RI,  fasis militeristik SBY-Budiono tetap keras kepala mempertahankan Papua sebagai  wilayah  integral NKRI, dia menegaskam,  sebaiknya SBY-Budiono menawarkan dilakukannya Dialog  atau Komunikasi Konstruktif   untuk melanggengkan UP4B.
Ironisnya,  tegasnya, pemerintah  Indonesia terus mengklaim bahwa  gejolak  yang sering terjadi di Papua akibat  kurangnya tingkat kesejahteraan ekonomi, menyikapi pernyataan pemerintah ini, pemerintah Indonesia benar benar telah  bodoh, buta dan tuli.  
Penentuan  Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun  1969  digelar  tak  relevan dengan  perjanjian  The New York Agreement dan The Roma Agreement yang menyatakan one man one vote (satu orang satu suara) tapi dalam pelaksanaannya penguasa pemerintah Indonesia menggunakan sistim  perwakilan.
Dia  menegaskan,  Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat tak  konsisten  dan melanggar  The New York Agreement dan The Roma Agreement tentang satu orang satu suara, sebaliknya PEPERA dilakukan berdasarkan  musyawarah untuk mufakat ala demokrasi pemerintah Indonesia.
“PEPERA gagal  total dan  cacat demi  hukum internasional, suka atau tak suka, senang tak senang bangsa   Papua Barat dengan serta merta diseret  takluk dibawah ancaman hegemoni NKRI  dan pemerintahan asing demi kepentingan ekonomi politik,”ujarnya.  
Situasi gejolak politik, kekerasan, teror, intimidasi, penyiksaan dan kematian warga sipil  bangsa Papua Barat akhir akhir  ini harus  dituntaskan  pemerintahan Indonesia (SBY-Budiono) serta seluruh jajaran aparatur negaranya tak  harus serta merta menjawab persoalan bangsa Papua Barat dengan isu ekonomi, kesejahteraan dengan dialog atau  komunikasi konstruktif.
Rentetan peristiwa berdarah yang  terjadi akhir akhir  ini  merupakan akumulasi dari persoalan sejarah politik rekayasa PEPERA yang belum  tuntas.  Sejarah  PEPERA merupakan akar persoalan dari seluruh rentetan peristiwa berdarah yang terjadi di Tanah Papua sejak tahun1960-an sampai  kini,  perjuangan rakyat  Papua Barat sejatinya adalah menuntut   kemerdekaan penuh dari bangsa Indonesia.
KNPB  sebagai  media  nasional Papua Barat  menyatakan sikap.
Pertama, mengutuk  dan mengancam praktek  praktek  militerisme dalam bentuk  bentuk kekerasan, intimidasi, penyiksaan, pembunuhan dan  penangapan sewenang  wenang yang   dilakukan  aparat  gabunganTNI/Polri  diseluruh wilayah tanah air Papua Barat dengan  dalil separatis, makar  dan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) sebab perjuangan  bangsa Papua Barat adalah menegakan hak kedaulatan politik   HAM.
Kedua, hapuskan stigma hukum separatis, makar dan  GPK yang selama  ini distigmakan oleh pemerintah  pusat untuk membungkam  aspirasi  perjuangan  Papua merdeka.    
Ketiga, tutup total  PT Freeport sebab perusahaan emas  kepunyaan  Amerika Serikat  merupakan  dalang sumber kejahatan  HAM   dan lingkungan serta seret dan adili  James Moffet dan  kroni kroninya  ke Mahkamah  Internasional
Keempat,  Komisi Hak  Hak Asasi Manusia (HAM) PBB segera lakukan rapat darurat  untuk  membahas situasi terakhir  HAM di Papua Barat sebab kondisi Papua Barat  dalam Zona Darurat.
Kelima, Pemerintah  Indonesia(SBY-Budiono) segera membuka ruang  kebebasan seluas luasnya  bagi  Jurnalis Independen  dan Pekerja HAM Internasional di Papua Barat untuk kepentingan investigasi  dan  informasi. (mdc/don/l03)

WEST PAPUA


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut odio. Nam sed est. Nam a risus et est iaculis adipiscing. Vestibulum ante ipsum faucibus luctus et ultrices.
View all posts by Naveed →

0 SILAKAN BERKOMENTAR :

silakan komentar anda!

Google+ Followers

Translate

Followers

NEWS

papuatvnews

Loading...

Free West Papua Videos

Loading...

Aktivis Pro Papua Merdeka

Loading...

Free West Papua Compaign

Loading...