Mahasiswa Uncen Kritisi Masalah Kekerasan Di Papua

JUBI --- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)  dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, mengkritisi secara tegas peristiwa penyerbuan hingga jatuhnya korban jiwa yang dilakukan oleh operasi gabungan TNI/POLRI dan terjadi pada  Rabu (19/10) pukul 16.00 di lapangan Zakeus kampus STFT, Padang Bulan Waena Kelurahan Hedam.
Hal ini disampaikan dalam release press BEM dan MPM Uncen, sekaligus menyampaikan  turut berduka yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya enam orang asli Papua yang menjadi korban kekerasan operasi gabungan TNI/Polri saat itu.

"Doa kami semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan untuk menghadapi kenyataan yang menyakitkan ini, disisi lain keluarga Besar Mahasiswa Uncen juga sangat menyesalkan sikap brutal dan tidak berperikemanusiaan aparat kemanan baik TNI/POLRI. Khususnya komandan operasi saat itu yang kami duga sudah bertindak tidak manusiawi," ujar Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Uncen, Benyamin Gurik, di Jayapura, Rabu (26/10).

"Karena saat itu ia tidak lagi melihat manusia (orang Papua) sebagai mahkluk ciptaan Tuhan paling sempurna yang harusnya dihargai hak-hak dasarnya yakni; hak hidup, hak berkumpul, hak menyampaikan pendapat yang sesuai UUD 1945 pasal 28 bagian terakhir menggariskan bahwa “setiap warga negara berhak atas “kebebasan” untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat sesuai dengan hati nurani”.

Ditambhakan, Sekali lagi atas dasar dan alasan apapun juga Pembunuhan terhadap rakyat sipil yang jelas-jelas tidak melakukan perlawanan terhadap pertugas keamanan adalah kejahatan kemanusiaan terbesar di muka bumi yang tidak bisa ditolerir oleh hukum manapun di Negara Demokrasi seperti Indonesia.

"Dan untuk itu selanjutnya kami secara resmi meminta Presiden RI (KAPOLRI/PANGLIMA-AD) agar memberi sangksi tegas atas sikap komandan operasi saat itu yang sungguhnya diduga sudah bersikap berlawanan dengan pancasila dan UUD 1945,"

Ketika aparat keamanan melakukan penyerbuan saat itu, katanya, warga papua sedang menaikan pujian syukur di tengah lapangan dan disana banyak terdapat ibu-ibu yang lanjut umur dan anak-anaknya yang masih kecil. Sebagian lagi sedang membersihkan areal tempat pelaksanaan kongres. dan yang lain telah meninggaklan tempat kegiatan karena pelaksanaan KRP III memang sudah di tutup secara resmi.

"Akibat dari peristiwa penyerbuan brutal ini, banyak warga sipil papua mengalami trauma mendalam. puluhan lainya kena luka tembak dan gas air mata sementara kurang lebih 10 orang yang lainya harus menjadi korban keganasan aparat keamanan," nilainya.

Pihaknya menegaskan bahwa harus adanya kesadaran bahwa yang dibantai aparat adalah warga sipil dan PETAPA yang tidak datang dengan peralatan perang/senjata dan melakukan perlawanan terhadap petugas kemanan (TNI/POLRI). Untuk itu sebaiknya berbagai pernyataan yang disampaikan seolah ada perlawanan dari masyarakat sebaiknya di hentikan karena itu adalah pembohongan public. Dan hanya merupakan siasat pihak tak bertangggunjawab untuk menyembunyikan kejahatannya yang ia lakukan.

"Sebagai Umat kristiani kami mahasiswa ingin mengingatkan para warga kristiani di Indonesia bahwa; dalam 10 Hukum Tuhan, salah satunya adalah Tuhan mengatakan untuk “Jangan Membunuh”. Selanjutnya Tuhan tidak pernah mendelegasikan kewenangan untuk membunuh kepada manusia atau pemerintah manapun dimuka bumi ini namun hanya karena keserahkaan manusia sajalah orang saling membunuh," ajaknya.

Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Uncen, Saneraro Y. Wamaer, berharap kepada semua pihak, terutama pihak pemerintah agar dapat menghormati manusia dan segala hak dasar yang diberikan oleh Tuhan. Yang paling mendasar adalah hak hidup sebagai anugrah Tuhan. Biarlah Tuhan yang member hidup pula yang menentukan kapan kita mati. Bukan manusia!

"Selanjutnya sebagai upaya penegakan HAM dan Hukum di Indonesia, kami meminta dan mendesak Presiden RI harus turun tangan untuk menyelesaikan konflik Papua Secara menyeluruh," lanjutnya.

Dikatakan bahwa pihknya juga mendesak Gubernur Papua, DPRP dan Komnas Ham Papua membentuk tim independen untuk melakukan investigasi secara menyeluruh atas jatuhnya korban jiwa serta desakan kepada Presiden RI agar segera memerintahkan pimpinan TNI/POLRI di Jakarta untuk mencopot semua oknum pimpinan aparat TNI/POLRI yang saat itu telah memimpin terjadinya pembunuhan terhadap warga papua, selanjutnya juga mengadili semua pelaku pembunuhan. (JUBI/Eveerth)