Jenazah Korban Bentrok Freeport Masih Disemayamkan di DPRD Mimika

TEMPO Interaktif, Timika - Jenazah Petrus Ayemiseba, karyawan PT Freeport Indonesia yang tewas tertembak saat aksi mogok yang berakhir bentrok, masih disemayamkan di gedung DPRD Mimika, di Kota Timika, Papua, Rabu siang, 12 Oktober 2011 ini.

Menurut Pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja-Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Virgo Solossa, jenazah akan terus disemayamkan di geduang DPRD Mimika hingga
tuntutan dipenuhi. “Kami minta pemerintah, DPR, polisi, dan manajemen Freeport hadir melihat langsung korban,” kata Virgo.

Menurut Virgo, mereka tetap mengadakan aksi mogok kerja kalau tuntutannya belum dipenuhi. “Kami akan memberikan deadline manajemen Freeport hingga hari Rabu, 12 Oktober 2011 ini," ucap Virgo. "Jika ada pihak terkait masih selalu bela kepentingan manajemen Freeport, kami akan bertindak.”

Amuk massa sebagai buntut dari demo pekerja Freeport memicu keprihatinan mantan Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu. “Peristiwa ini sebaiknya diselesaikan melalui dialog dan perundingan,” katanya, Rabu, 12 Oktober 2011.

Barnabas mengatakan tuntutan kesejahteraan dan kenaikan gaji para karyawan Freeport ke pihak manajemen Freeport yang menjadi latar aksi mogok ini harus dirundingkan secara baik. “Namun perundingan ini harus dibedakan antara situasi permintaan keinginan pendapatan gaji yang lebih baik dan wajar dalam aturan yang berlaku,” katanya.

Menurut Barnabas, provokasi yang memenuhi unsur kriminal harus diselesaikan secara hukum. Sedangkan soal permintaan perbaikan gaji, wajar diselesaikan melalui perusahaan dan serikat buruh. "Pemerintah memfasilitasi sehingga didapat kesepakatan,” katanya.

Kepada manajemen Freeport, Barnabas mengimbau tuntutan perbaikan gaji karyawannya dalam batas yang lebih baik dan memungkinkan atau wajar sesuai aturan seharusnya dikabulkan. “Perbaikan gaji yang wajar itu baik, jika sesuai aturan undang-undang perburuhan sehingga pelaksanaan operasi perusahaan dapat berjalan normal dan baik seperti biasanya,” katanya.

Barnabas berharap peristiwa yang terjadi di Freeport, Kabupaten Mimika, tak berlarut sehingga tak mengganggu perekonomian dan memberi kenyamanan bagi investor asing di Papua. “Sebab, peristiwa ini tak hanya dari karyawan, tetapi ada unsur dari tujuh suku yang bukan karyawan ikut terlibat,” katanya.

Anggota Komisi X DPR RI asal Papua, Diaz Gwijangge, menilai PT Freeport Indonesia telah melakukan tindakan brutal terhadap karyawannya sendiri. Perusahaan tambang emas asal Amerika Serikat itu diminta segera memenuhi hak-hak karyawan yang selama ini dituntut.

“Saya harap Freeport tak menggunakan aparat keamanan, baik polisi maupun TNI, dalam menghadapi aksi demo karyawan menuntut haknya. Bila perusahaan terus menggunakan kekuatan aparat, malah menambah daftar panjang pelanggaran HAM di tanah Papua,” kata Diaz dalam siaran persnya yang dikirim ke wartawan di Papua, Senin, 10 Oktober 2011.