Gerakan Rakyat Papua Deklarasikan Tolak PT Preeport

JUBI --- Gerakan rakyat Papua menyatakan deklarasi untuk menolak PT Feeport beroperasi di Papua.  Kehadiran tambang raksasa ini dinilai sebagai aktor kejahatan dan pembunuhan terhadap masyarakat sipil selama ia beroperasi. Sejumah elemen menyatakan penolakannya di pelataran Universitas Cenderawasih (Uncen), Abepura, Papua, Kamis, 27 Oktober 2011 siang.

“Freeport adalah aktor pembunuhan terhadap bangsa Papua. Mari kita usir,” kata Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Mako Tabuni.

Gerakan rakyat Papua tolak Freeport terdiri dari KNPB, Front Nasional Mahasiswa Pemuda Papua (FNMPP), Gerakan Rakyat Demokratik Papua (Garda P), Forum Independen Mahasiswa (FIM), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Parlemen Jalanan (Parjal), Gerakan Perempuan Papua (GP2), dan Gerakan Perjuangan Pembebasan Perempuan Papua Barat (GP3).

Menurut elemen yang tergabung dalam Deklarasi Pendirian Gerakan Rakyat Lawan Kejahatan Freeport (Graklaf) ini, kehadiran PT Freeport merupakan penjajahan baru di jagat Papua.

“Sejak ada Freeport, orang Papua dibantai. Sudah 40 tahun kapitalisme, neoliberalisme berkuasa. Maka kita harus lawan,” kata Natan Tebay, dari FIM.
Tak pelak, menurut mereka, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh ikon Amerika Serikat di Papua ini menuai kecaman dari tahun ke tahun. Karena itu, pemerintah harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya.

“Usut tuntas pelanggaran HAM dan perusakan lingkungan di area PT Freeport. Jika ada negosiasi, rakyat Papua harus menjadi subjek. Freeport harus bertanggung jawab atas semua perlawanan rakyat Papua untuk memperoleh kedaulatan politiknya yang berujung pada jatuhnya korban,” kata Bofit Bofra, dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) membacakan deklarasi.

Selanjutnya, Bofit, dalam pembacaan deklarasi itu, meminta mendesak manajemen PT Freeport untuk bertanggung jawab terhadap buruhnya. Menurut mereka, ‘stigma’ dan tuduhan tanpa bukti terhadap OPM sebagai pelaku penembakan di sekitar areal tambang adalah bentuk pengalihan isu.

“Freeport, pemerintah Indonesia, dan TNI/Polri hentikan pengalihan isu dengan menuduh OPM,” tutup Bofit.

Di akhir deklarasi, Graklaf membakar spanduk bergambar bendera Amerika Serikat dan lambang PT Freeport  sebagai simbol penolakan. (JUBI/Timo Marten)